KORBAN MERAPI Ganti Rugi Sapi Masih Sebatas Janji ‎

YOGYAKARTA (Suara Karya): Penderitaan warga korban letusan Gunung Merapi belum juga berakhir. Pasalnya, pemerintah belum juga merealisasikan janjinya untuk mengganti ternak sapi yang mati milik korban letusan Gunung Merapi.

Masalah penggantian sapi ini telah menimbulkan kekesalan warga korban letusan Gunung Merapi. Mereka melakukan unjuk rasa menuntut agar ganti rugi ternak segera direalisasi. Ratusan warga Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom) berunjuk rasa di kompleks kantor Pemkab Sleman, Yogyakarta, Senin (6/12).

Mereka datang dengan menggunakan 17 truk dan dua kendaraan bak terbuka. Koordinator aksi, Pardjo, mengemukakan, mereka sangat kecewa pemerintah belum juga merealisasikan janjinya.

"Pemerintah pusat ternyata memberi janji tanpa bukti. Dulu janjinya pemerintah mau membeli ternak, baik yang hidup maupun mati. Kenyataannya sampai saat ini tidak ada kepastian," tutur dia.

Kekecewaan warga, kata dia, makin bertambah setelah muncul informasi yang menyebutkan, ternak yang mati tak jadi dibeli, tapi diganti dengan ternak hidup. Menurutnya, ini menyulitkan karena sekarang mereka sudah tidak memiliki kandang lagi. Karena itu, pemerintah diharapkan menepati janji dan tetap membeli ternak yang mati.

Para pengunjuk rasa ditemui Wakil Bupati (Wabup) Sleman Yuni Satia Rahayu. Pada kesempatan itu, dia mengemukakan agar warga tetap tabah dan bersabar. Dikatakannya, pihaknya tetap mendukung sepenuhnya apa yang menjadi harapan warga.

"Kebijakan itu ada di tangan pusat. Sejauh ini kami masih negosiasi. Apa yang menjadi kegelisahan warga, sudah kami sampaikan semuanya," tuturnya.

Warga juga mendesak pemerintah agar secepatnya menyelesaikan rumah hunian sementara (huntara). Pasalnya, warga sudah tidak lagi mempunyai tempat tinggal.

Usai berunjuk rasa di kantor Pemkab Sleman, warga bergerak ke Kantor Gubernur DIY di Kepatihan, DPRD DIY, serta kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk kembali menggelar aksinya.

Terkait dengan aksi ini, Kepala BNPB Syamsul Maarif menyebutkan akan melibatkan masyarakat korban letusan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. "Masyarakat akan selalu dilibatkan karena merekalah yang tahu apa yang diperlukan," ujarnya.

Dijelaskannya, tugas utama BNPB pada saat tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan rekonstruksi akan ditangani pemda bersama kementerian dan lembaga. "Kami hanya akan mendukung dari belakang saja,"ujarnya.

Ganti rugi ternak, dikemukakannya, seluruh prosesnya ada di pemerintah daerah setempat. Dijelaskannya, yang memperoleh penggantian adalah sapi yang masih hidup. Sedangkan untuk sapi yang mati, masih akan dibahas lebih lanjut.

Perlu diketahui, pemerintah dengan keputusan Menteri Pertanian telah menetapkan harga ternak untuk penggantian. Ternak potong jantan Rp 22.000 per kg berat hidup, betina tidak produktif Rp 20.000 per kg berat hidup, pedhet (anak sapi) Rp 2,5 hingga 5 juta per ekor, ternak dara Rp 7 juta per ekor, betina bunting Rp 9 juta per ekor, serta sapi perah laktasi (produktif) Rp 10 juta per ekor.

Di tengah aksi unjuk rasa, sejumlah ruas jalan di Yogyakarta dilanda banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah itu lebih dari tiga jam, Senin (6/12), membuat ruas jalan utama, di antaranya Jalan Yogyakarta-Solo, digenangi air setinggi 50 cm.

Genangan air terdapat mulai simpang tiga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga Km 11, sekitar percetakan harian Kedaulatan Rakyat, di Desa Kalitirto, Berbah, Sleman. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Yogyakarta menuju Solo mulai Km 8 atau sekitar Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, dialihkan ke jalur selatan, yakni jalur dari Solo ke Yogyakarta.

Mentawai dan Wasior

Sementara itu, pembangunan huntara untuk para korban tsunami di Mentawai, Sumatera Barat, terkendala dengan pengadaan kayu olahan. Pemkab Mentawai masih dihinggapi keraguan untuk menggunakan kayu dari kawasan hutan setempat. Keadaan ini akhirnya memperlambat proses pengerjaan bangunan huntara. Untuk satu unit huntara memerlukan sekitar empat kubik kayu olahan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengemukakan, sebenarnya Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan telah memberikan izin lisan. Namun, karena Pemkab Mentawai khawatir akan adanya masalah di kemudian hari. Alhasil, Menhut akan menyampaikan secara langsung. Menhut akan meninjau ketersediaan kayu dan menyampaikan langsung ke pemkab setempat.

Informasi lain dari Papua menyebutkan, 935 jiwa warga korban banjir Wasior yang mengungsi di Manokwari dipulangkan kembali dengan menggunakan KRI Teluk Ende akhir pekan lalu. Kegembiraan dan kecemasan menjadi satu di raut wajah para pengungsi. Gembira karena bisa kembali ke kampung halaman, tetapi cemas akan kelanjutan hidup mereka. "Tak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan," ujar Lice (40).

Laki-laki yang sebelum bencana menjadi tukang ojek itu mengaku bingung mau kerja apa. Sepeda motor satu-satunya sudah hancur dilanda banjir bandang awal Oktober lalu. Kondisi itu juga dialami sebagian besar pengungsi. Mereka cemas akan kelanjutan kehidupan mereka di Wasior. Pasalnya, alat atau tempat usaha dan kebun mereka sudah hancur diterjang banjir bandang. Karena itu, mereka cemas akan kesulitan menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kepala Posko Penanggulangan Banjir Wasior di Manokwari DJ Sawaki mengatakan, guna menanggulangi kehidupan para pengungsi, selama 3 hingga 6 bulan sejak pengungsi mulai tinggal di hunian sementara akan diberikan bantuan kebutuhan pokok. Bantuan itu berupa beras dan jaminan hidup berupa uang Rp 5.000 per jiwa. "Jaminan hidup sekarang sedang kami proses ke Kementerian Sosial," katanya. 

sumber